Putusan Mahkamah Agung Israel hari Selasa yang mengakhiri pembebasan ultra-Ortodoks Yahudi dari wajib militer negara itu sejak puluhan tahun lalu bisa menjadi perubahan besar dalam lintasan negara itu, dengan implikasi sosial, politik, dan keamanan. Keputusan itu kemungkinan akan semakin memperketat koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang rapuh, yang bergantung pada dukungan dua partai ultra-Ortodoks yang mendukung pembebasan, saat Israel sedang berperang di Gaza. Masalah pembebasan ultra-Ortodoks telah lama memecah belah negara yang mayoritas penduduk Yahudinya, baik pria maupun wanita, wajib melakukan dinas militer selama bertahun-tahun. Mayoritas warga Israel telah lama merasa tidak setuju dengan ketidaksetaraan tersebut. Selama ini, perang yang berlangsung bulan lamanya di Gaza dan konflik-konflik yang mengintai di front lain telah menegaskan bahwa militer membutuhkan lebih banyak tentara.
