Pejabat Taliban menghadiri konferensi langka yang dipimpin oleh PBB dari utusan global ke Afghanistan pada hari Minggu, pertemuan pertama di mana perwakilan Taliban setuju untuk terlibat, setelah penyelenggara menyatakan bahwa perempuan Afghanistan akan dikecualikan dari pembicaraan tersebut.
Konferensi dua hari di Doha, Qatar, adalah yang ketiga kalinya. Ini merupakan bagian dari upaya yang dipimpin oleh PBB, yang dikenal sebagai “proses Doha,” yang dimulai pada Mei 2023. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pendekatan yang bersatu dalam keterlibatan internasional dengan Afghanistan. Utusan dari sekitar 25 negara dan organisasi regional, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, dan China, hadir.
Pejabat Taliban tidak diundang ke pertemuan pertama dan menolak untuk menghadiri pertemuan kedua, yang diadakan pada bulan Februari, setelah keberatan atas inklusi kelompok masyarakat sipil Afghanistan yang turut hadir.
Konferensi ini menuai protes sengit dalam beberapa hari terakhir setelah pejabat PBB mengumumkan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan berpartisipasi dalam diskusi dengan pejabat Taliban. Kelompok hak asasi manusia dan kelompok perempuan Afghanistan mengecam keputusan untuk mengkecualikan mereka sebagai konsesi yang terlalu berat oleh PBB untuk mendorong Taliban terlibat dalam pembicaraan.
Keputusan untuk mengesampingkan perempuan menetapkan “preseden yang sangat merusak” dan berisiko “melegitimasi sistem penindasan berbasis gender mereka,” kata Agnès Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, dalam sebuah pernyataan mengacu pada kebijakan Taliban terhadap perempuan. “Komunitas internasional harus mengambil sikap yang jelas dan bersatu: Hak-hak perempuan dan gadis di Afghanistan tidak bisa dinegosiasikan.”
