Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang memperketat pembatasan suaka di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, saat Demokrat mencoba menunjukkan kepada pemilih bahwa partainya mengambil sikap yang lebih keras terhadap imigrasi menjelang pemilu November.
Aturan baru yang diumumkan pada hari Senin, yang memperluas pembatasan yang diumumkan pada bulan Juni, melarang para migran untuk diberikan suaka ketika pejabat AS menganggap bahwa perbatasan selatan sudah kewalahan.
“Aksi ini diambil sejalan dengan tindakan Administrasi lain yang telah meningkatkan penegakan hukum dan memberikan kepada pencari suaka jalur aman dan sah untuk bantuan kemanusiaan,” kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam sebuah pernyataan.
Menurut aturan sebelumnya, pemerintah AS dapat membatasi akses suaka ketika jumlah migran dan pencari suaka yang mencoba masuk ke negara tersebut melalui perlintasan perbatasan resmi mencapai 2.500 per hari.
Angka harian harus rata-rata di bawah 1.500 per hari selama seminggu agar pembatasan tersebut bisa dicabut.
Namun, berdasarkan peraturan baru yang mulai berlaku setelah tengah malam pada Selasa, angka harian harus di bawah 1.500 selama hampir sebulan sebelum pembatasan dapat dicabut.
Pemerintahan juga kini menghitung semua anak dalam angka tersebut, sedangkan sebelumnya hanya anak-anak migran dari Meksiko yang dihitung.
Perubahan tersebut akan membuat lebih sulit untuk menghapus pembatasan dan memungkinkan orang yang memasuki negara di antara perlintasan perbatasan resmi untuk mengajukan suaka di AS – dan pengumuman Senin ini dikecam oleh para advokat hak imigran.
Kebijakan ini memperkuat retorika xenofobik dan rasis yang secara keliru menggambarkan imigran sebagai ancaman. Ini juga akan meninggalkan bekas permanen dalam sejarah Presiden Biden,” kata Eleanor Acer, direktur senior perlindungan pengungsi di Human Rights First.
Amy Fischer, direktur hak pengungsi dan imigran di Amnesty International USA, menuduh pemerintahan “berpegang pada kebijakan kekejaman ketika ada solusi di atas meja”.
“Alih-alih menghabiskan miliaran dolar pajak untuk menopang kebijakan perbatasan yang kejam yang menciptakan krisis kemanusiaan dan hak asasi manusia yang memilukan, Amerika Serikat harus menginvestasikan sistem penyambutan yang terkoordinasi yang memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang orang yang mencari perlindungan,” ujar Fischer.
Serikat Hak-Hak Sipil Amerika (ACLU) juga mengritik aturan baru ini sebagai ilegal.
“Undang-undang suaka yang disahkan oleh Kongres mengakui bahwa orang yang melarikan diri dari bahaya tidak boleh dipaksa untuk menunggu dan mencoba untuk mendapatkan janji untuk mencari suaka. Aturan yang restriktif ini tidak hanya tidak bermoral tetapi juga ilegal,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pos media sosial pada Senin sore.
Menurut hukum imigrasi AS, setiap orang non-warga negara yang berada di tanah AS harus diberikan proses yang adil untuk mencari suaka jika mereka takut akan nyawa atau kebebasan mereka “dikarenakan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau opini politik”.
Minggu lalu, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) juga mengeluarkan panduan hukum baru untuk negara-negara tentang masalah suaka.
Elizabeth Tan, direktur perlindungan hukum UNHCR, mencatat bahwa Pasal 31 Konvensi Pengungsi PBB menyatakan bahwa negara-negara dilarang menghukum pencari suaka yang memasuki negara secara tidak resmi dalam pencarian perlindungan.
“Pasal tersebut ada karena banyak orang melarikan diri dari situasi berbahaya dan mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan perjalanan secara ilegal, dan seringkali mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan dokumen perjalanan atau visa sebelum mereka melarikan diri dari negara mereka,” kata Tan kepada wartawan.