Legislatif Louisiana akan bertemu dalam sesi khusus mulai tanggal 6 November untuk mempertimbangkan usaha Gubernur Republik Jeff Landry di dalam mengubah struktur pajak negara tersebut, menurut proklamasi resmi yang dikeluarkan oleh Landry Senin lalu. Landry telah banyak membicarakan gagasannya untuk perubahan pajak selama berbulan-bulan. Usulannya termasuk mengurangi pajak penghasilan dan memungut pajak penjualan untuk lebih banyak barang dan jasa. Upah guru dan kemungkinan pembaharuan sistem pengadilan negara juga termasuk dalam proklamasi panggilan sesi 23 item, yang menetapkan topik-topik yang dapat dipertimbangkan legislator selama sesi, yang bisa berlangsung hingga 25 November. Salah satu topik panggilan berkaitan dengan kenaikan gaji permanen bagi guru dan pekerja sekolah lainnya untuk menanggulangi kewajiban akumulasi pensiun guru negara yang belum terdanai – perbedaan antara yang diharapkan sistem harus membayar di masa depan dan aset yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Item lain membahas kemungkinan perubahan dalam cara Mahkamah Agung negara mengatur disiplin dan etika yudisial serta pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan yudisial. “Sepanjang sesi khusus ini, kita memiliki kesempatan untuk memberi kenaikan gaji (permanen) bagi para guru, menaruh lebih banyak uang di saku setiap pekerja, menghapus pajak obat resep, dan memberikan keringanan pajak yang sangat dibutuhkan bagi para manula,” kata Landry dalam rilis berita. Rilis tersebut tidak memberikan detail tentang apa yang ingin dicapai Landry mengenai pembaharuan pengadilan. Banyak dari usulan tersebut akan memerlukan mayoritas dua pertiga dalam DPR dan Senat. Beberapa, termasuk pembaharuan yudisial, akan memerlukan amandemen konstitusi, yang melibatkan mayoritas dua pertiga di setiap badan legislatif plus persetujuan oleh para pemilih. Partai Landry memiliki sedikit lebih dari mayoritas dua pertiga di setiap badian legislatif. Hal ini meningkatkan, tapi tidak menjamin, kesempatannya dalam sukses mengatasi isu-isu pajak yang kompleks, yang, bergantung pada detailnya, bisa mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah dan keringanan pajak untuk berbagai kepentingan bisnis.
