Pemerintah Australia semakin khawatir dengan “pola perilaku yang mengkhawatirkan” Israel dan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan respons yang lebih tegas, termasuk sanksi terhadap para pemukim.
Pasca putusan Mahkamah Internasional yang dibacakan di pengadilan Den Haag pada Jumat malam, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah yang disita pada tahun 1967 ilegal, sumber senior pemerintah Australia mengatakan bahwa pendapat hukum tersebut “tidak dapat diabaikan”.
Meskipun Israel menyatakan bahwa putusan tersebut “tidak mengikat secara hukum” dan “sangat tendensius”, sumber pemerintah Australia tetap bersikeras bahwa pendapat hukum tersebut memiliki “otoritas yang signifikan dalam hukum internasional”.
“Respon Israel menunjukkan pola yang mengkhawatirkan, setelah penolakan simbolis Knesset terhadap solusi dua negara, tindakan kekerasan terus-menerus terhadap warga Palestina oleh para pemukim ekstremis, dan ekspansi pemukiman Rekord di Tepi Barat,” ujar sumber tersebut kepada Guardian Australia.
“Selama Israel terus mengabaikan keprihatinan ini, komunitas internasional tidak akan memiliki pilihan selain mengambil tindakan.”
Sumber pemerintah tidak mau mengonfirmasi secara pasti tindakan apa yang sedang dipertimbangkan, tetapi Australia tidak menutup kemungkinan memberlakukan sanksi terhadap para pemukim, langkah yang sudah diambil oleh beberapa sekutu terbesarnya.
Pemerintah Australia sudah berjanji untuk tidak memberikan visa kepada siapa pun yang diidentifikasi sebagai “pemukim ekstremis” yang ingin bepergian ke Australia, tetapi sanksi akan membawa langkah tersebut lebih jauh.
Opsi lain yang diyakini sedang dipertimbangkan termasuk Australia lebih tegas dalam mengecam tindakan pemerintah Israel secara publik, dan bekerja dengan negara lain untuk mencoba memulai kemajuan dalam proses perdamaian.
Pejabat Uni Eropa sebelumnya berpendapat bahwa solusi dua negara mungkin perlu “dipaksakan” dari luar, terutama mengingat keyakinan pemerintah Israel bahwa harus mempertahankan kendali keamanan penuh atas semua wilayah di sebelah barat Sungai Yordan.
Presiden Jaringan Advokasi Palestina Australia, Nasser Mashni, menyerukan kepada pemerintah untuk bertindak atas putusan Mahkamah Internasional dengan mengambil “langkah-langkah diplomatik yang tegas dan mendesak untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, termasuk tindakan diplomatik yang kuat dan sanksi”.