Kebutuhan AI akan ‘pemerintahan global’, tidak bisa dibiarkan kepada pasar, kata panel PBB | Teknologi

Sebuah badan ahli telah membuat tujuh rekomendasi tentang regulasi AI, termasuk pendirian dana untuk membantu negara-negara berkembang.

Ada kebutuhan “tidak terbantah” untuk tata kelola global kecerdasan buatan dan pengembangannya tidak bisa hanya dibiarkan pada “selera” pasar saja, sebuah badan penasihat PBB telah memperingatkan.

Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang kecerdasan buatan mengatakan dalam laporannya pada hari Kamis bahwa sementara pemerintah nasional akan memainkan peran penting dalam mengatur AI, sifat tanpa batas teknologi tersebut mensyaratkan “pendekatan global”.

“Perkembangan AI yang semakin cepat mengkonsentrasikan kekuatan dan kekayaan secara global, dengan implikasi geopolitik dan geoekonomi,” kata panel yang terdiri dari 39 anggota tersebut.

“Selain itu, tidak ada yang saat ini memahami seluruh kerja dalam AI cukup untuk mengendalikan sepenuhnya hasilnya atau meramalkan evolusinya. Tidak pula para pembuat keputusan yang bertanggung jawab atas pengembangan, penyebaran, atau penggunaan sistem yang tidak mereka mengerti.”

Badan penasihat yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Oktober menyampaikan tujuh rekomendasi dalam laporannya, termasuk pendirian kerangka data AI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta dana untuk membantu negara-negara berkembang mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi tersebut.

“Banyak negara menghadapi kendala fiskal dan sumber daya yang membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan AI dengan tepat dan efektif,” kata panel tersebut.

“Meskipun upaya pengembangan kapasitas, beberapa mungkin tetap tidak dapat mengakses pelatihan, komputasi, model, dan data pelatihan tanpa dukungan internasional.”

Namun, badan tersebut tidak menyarankan pembentukan sebuah lembaga internasional baru untuk mengatur perkembangan dan peluncuran AI.

“Jika risiko AI menjadi lebih serius, dan lebih terkonsentrasi, mungkin akan menjadi necessary bagi Negara Anggota untuk mempertimbangkan sebuah lembaga internasional yang lebih kuat dengan kekuatan pemantauan, pelaporan, verifikasi, dan penegakan hukum,” katanya.

Pembahasan tentang potensi risiko dan manfaat AI meledak sejak perilisan ChatGPT tahun 2022, chatbot berbasis AI yang mampu menghasilkan respon yang mirip dengan manusia terhadap pertanyaan pengguna.