Mahkamah Agung AS tampak condong pada hari Selasa untuk berpihak kepada pemerintah dalam kasus yang diajukan oleh produsen pakaian senjata yang mengatakan bahwa ATF melebihi wewenangnya dengan mengklasifikasikan kit sebagai senjata. Mahkamah Agung yang konservatif, yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung keras terhadap regulasi senjata, nampaknya mendukung upaya pemerintahan Biden untuk membatasi “senjata hantu”. Kit senjata ini dapat dibeli secara online dan anonim, tanpa pemeriksaan latar belakang. Senjata dari kit ini juga tidak memiliki nomor seri, sehingga tidak dapat dilacak. Pada tahun 2022, karena jumlah senjata hantu yang ditemukan di tempat kejadian kejahatan terus meningkat, Badan Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak mengeluarkan aturan baru yang mengklasifikasikan kit sebagai senjata api di bawah Undang-Undang Kontrol Senjata tahun 1968. Para produsen dan penjual kit menantang aturan tersebut di pengadilan, mengklaim bahwa ATF telah melebihi wewenangnya. Mahkamah Banding Sirkuit Kelima yang konservatif membatalkan aturan tersebut. Pemerintahan Biden mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan tahun lalu mahkamah tersebut memberikan suara 5-4 untuk mempertahankan regulasi itu sementara memeriksa kasus tersebut. Pada hari Selasa, sebagian besar hakim tampak berpendapat bahwa para penjual kit senjata berada dalam posisi yang cukup rapuh. Mengenai regulasi tersebut, Jaksa Agung Elizabeth Prelogar mengatakan bahwa jika para produsen dan penjual kit ini menang, itu akan mengakibatkan “perubahan besar” dalam hukum senjata negara. Dibawah argumen penjual kit, “jika sebuah senjata tidak 100% fungsional, jika hanya kekurangan satu lubang yang bisa ditoreh dalam hitungan detik dan langsung dirakit menjadi senjata yang berfungsi, produk tersebut dapat dijual kepada siapa saja secara online tanpa pemeriksaan latar belakang, tanpa catatan, dan tanpa nomor seri,” kata Prelogar. Beberapa hakim juga mengutarakan keraguan mengenai argumen tersebut. Seluruh tanggapan tersebut merujuk pada pertimbangan kasus tersebut yang lebih luas. Keputusan diharapkan akan diumumkan nanti dalam tahun ini.
