Pemerintah Nicaragua melakukan pelanggaran HAM yang dapat dianggap sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata tim ahli HAM yang ditunjuk oleh PBB dalam laporan yang dirilis pada hari Kamis.
Laporan tersebut menyerukan agar Presiden Daniel Ortega dan istrinya serta Wakil Presiden, Rosario Murillo, “bertanggung jawab di hadapan masyarakat internasional” atas penyalahgunaan yang meluas.
“Kekerasan serius dan sistematis terhadap HAM, yang sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, terus dilakukan oleh Pemerintah Nicaragua atas alasan politik,” kata para ahli dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Nicaragua tidak segera merespons permintaan komentar tentang temuan laporan tersebut.
Pemerintah Ortega sebelumnya telah mengabaikan laporan dari PBB dan Organisasi Negara-Negara Amerika, yang menurutnya merupakan bagian dari kampanye internasional melawannya.
Kelompok yang ditunjuk oleh PBB, yang dibentuk untuk menyelidiki penyalahgunaan HAM pasca krisis politik Nicaragua tahun 2018, sebelumnya telah menemukan bahwa pemerintah melakukan tindak penyiksaan, eksekusi di luar hukum, dan penahanan sewenang-wenang mulai tahun 2018.
Meskipun ditunjuk oleh PBB, kelompok tersebut tidak berbicara atas nama organisasi tersebut.
“Nicaragua terjebak dalam spiral kekerasan yang ditandai oleh penindasan terhadap segala bentuk oposisi politik, baik nyata maupun yang dipercaya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Jan Simon, ketua kelompok tersebut.
Para ahli menyerukan penyelidikan internasional terhadap Ortega dan Murillo setelah mengidentifikasi penyalahgunaan di seluruh rantai komando pemerintah dan polisi.
Kelompok tersebut tidak mengidentifikasi keterlibatan tentara dalam kejahatan semacam itu.
Ortega, Murillo, dan pejabat pemerintah senior “harus menjalani penyelidikan hukum atas kemungkinan keterlibatan mereka dalam kejahatan, pelanggaran, dan penyalahgunaan yang dijelaskan” dalam dokumen tersebut.
Menurut laporan, lebih dari 935.000 warga Nicaragua melarikan diri dari negara tersebut sejak awal krisis politik tahun 2018 hingga Juni 2023.
Penindasan politik umum di Nicaragua, dan lebih dari 300 warga Nicaragua kehilangan kewarganegaraan mereka pada tahun 2023, menurut laporan tersebut.