“No dialogue”: Pakistan mengatakan terbuka terhadap serangan terhadap kelompok bersenjata yang berbasis di Afghanistan | Berita Konflik Translation: “Tak Ada Dialog”: Pakistan Mengatakan Terbuka untuk Serangan terhadap Kelompok Bersenjata Berbasis di Afghanistan | Berita Konflik

Islamabad, Pakistan — Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, telah memperingatkan bahwa negara tersebut tidak akan ragu-ragu untuk meluncurkan serangan ke wilayah Afganistan, tetangganya, di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara tersebut terkait masalah keamanan.

Ketika ditanya apakah Pakistan akan mempertimbangkan serangan lintas batas untuk mengendalikan pelaku kejahatan, Asif menjawab kepada pewawancara, “Jika diperlukan, tidak ada yang lebih penting dari kedaulatan Pakistan.”

Mengenai legalitas serangan lintas batas yang potensial, Asif berpendapat bahwa Pakistan harus memprioritaskan kepentingan-kepentingannya sendiri. “Ini juga merupakan pelanggaran norma-norma internasional ketika tanah Afganistan digunakan untuk mengekspor terorisme, dengan para pelaku yang bertanggung jawab mendapat perlindungan dan tempat perlindungan dari mereka di sana,” tambahnya.

Dalam wawancara pada hari Kamis, ia juga menolak kemungkinan dialog dengan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang juga dikenal sebagai Taliban Pakistan, sebuah kelompok bersenjata yang dituduh oleh Pakistan melancarkan serangan dari seberang perbatasan.

“Tidak ada peluang dialog dengan mereka. Apa yang harus kita bicarakan, kita perlu memiliki titik kesamaan untuk berbicara kepada mereka,” ujar Asif.

Wawancara tersebut menyusul pengumuman Pakistan baru-baru ini tentang operasi militer yang diperbarui yang diberi nama Azm-e-Istehkam, yang bertujuan untuk meredam eskalasi kekerasan sejak November 2022, ketika TTP secara sepihak mengakhiri gencatan senjata.

Didirikan pada tahun 2007 dan berideologi sejalan dengan Taliban Afganistan, TTP adalah kelompok bersenjata yang mendukung pembatalan penggabungan wilayah tribal barat laut Pakistan dengan provinsi Khyber Pakhtunkhwa, serta penerapan yang lebih ketat terhadap interpretasi hukum Islam mereka di wilayah tersebut.