Sebuah panel parlemen yang sedang menyelidiki skandal uang imbalan untuk visa di Polandia mengatakan bahwa pada hari Selasa akan mengirimkan bukti pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh mantan perdana menteri dan pejabat senior lainnya dari pemerintahan kanan terdahulu ke jaksa penuntut umum.
Panel khusus ini didirikan untuk menyelidiki klaim ketidakberesan di departemen visa Kementerian Luar Negeri, terutama pada tahun 2018-2023, ketika dituduh konsulat Polandia di Asia dan Afrika menerima ribuan dolar sebagai imbalan untuk mengeluarkan visa kerja, membuka pintu bagi imigran untuk memasuki Uni Eropa.
Dalam salah satu contoh yang paling mencolok, puluhan petani dari India dijelaskan dalam dokumen visa mereka sebagai pembuat film Bollywood.
Marek Sowa, kepala komisi khusus, pada hari Selasa menyajikan laporan awal temuan panel setelah mewawancarai saksi dan pejabat serta meninjau dokumen.
Sowa mengatakan bahwa komisi akan memberitahukan jaksa penuntut umum tentang dugaan pelanggaran hukum yang terkait dengan mantan perdana menteri Mateusz Morawiecki, mantan menteri urusan dalam negeri Mariusz Kaminski, dan mantan menteri luar negeri Zbigniew Rau, serta delapan pejabat senior lainnya. Laporan panel mencakup tuduhan kelalaian, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan.
Sowa mengatakan pemerintahan Hukum dan Keadilan Morawiecki telah berkontribusi pada aliran masuk imigran yang tidak terkendali ke Polandia dan UE. Polandia sejak itu memperketat regulasi visa-nya.
Sebuah investigasi oleh Kantor Audit Tertinggi Polandia awal tahun ini mengkonfirmasi klaim bahwa konsulat-konsulat negara itu di Asia dan Afrika mengenakan biaya besar sebagai imbalan untuk visa kerja. Kantor audit menemukan kurangnya transparansi di Kementerian Luar Negeri, serta lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan pengawasan yang buruk.