Perdana Menteri Pakistan telah menerapkan larangan penggunaan karpet merah di acara resmi, langkah ini dimaksudkan sebagai langkah kecil tambahan untuk membatasi pengeluaran yang berlebihan di tingkat pemerintah.
Keputusan tersebut, diambil oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif, datang di tengah tantangan ekonomi yang parah yang dihadapi oleh negara pembangkit tenaga nuklir Asia Selatan yang kekurangan uang, media lokal melaporkan pada hari Sabtu.
Pemerintah mengeluarkan pemberitahuan yang menentukan bahwa penggunaan karpet merah hanya akan dibatasi untuk keperluan protokol di acara diplomatik.
Sebelumnya, Sharif dan kabinetnya secara sukarela memutuskan untuk menolak gaji dan tunjangan mereka.
Presiden Asif Ali Zardari memilih untuk tidak menerima gaji sebagai tanda solidaritas di tengah tantangan ekonomi bangsa.
Beberapa minggu setelah menjabat, Sharif mengumumkan langkah-langkah konservatif untuk memotong pengeluaran pemerintah.
Langkah-langkah tersebut termasuk larangan pembelian mobil mewah, persyaratan agar menteri bepergian kelas ekonomi dan membayar tagihan utilitas mereka sendiri, serta persyaratan agar mereka tidak menginap di hotel bintang lima.
Pakistan telah berjuang dengan naiknya harga dan ekonomi yang lesu dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi yang tinggi, yang dipicu oleh kenaikan harga listrik dan produk bahan bakar, termasuk di antara tantangan yang ingin dipecahkan oleh pemerintah.
Pakistan telah mencari bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) beberapa kali tetapi kondisi yang terlampir pada bantuan lembaga tersebut selalu tidak populer.
Tahun lalu, IMF menarik ekonomi Pakistan kembali dari ambang kebangkrutan di tengah ketakutan default dengan paket bantuan singkat sebesar $3 miliar.
Saat program mendekati akhirnya, pemerintah yang baru terpilih berencana untuk mengajukan pinjaman lain dari IMF setidaknya sebesar $6 miliar.