Perdana Menteri Perancis yang baru saja diangkat, Michel Barnier, terlibat bentrok dengan kubu sentris Presiden Emmanuel Macron mengenai kenaikan pajak, menurut laporan media Perancis pada hari Rabu.
Perbedaan pendapat tersebut berkisar pada pertimbangan Barnier mengenai kenaikan pajak, yang merupakan kebijakan berbeda dari pemerintah sebelumnya.
Barnier, mantan komisioner Uni Eropa, menyebutkan kondisi keuangan publik yang sangat mengkhawatirkan sebagai alasan untuk usulannya, yang mendapat kritik dari kubu Macron.
“Saya sekarang baru menyadari situasi anggaran negara, yang sangat serius,” ujar Barnier kepada media Prancis. “Situasi ini memerlukan lebih dari sekadar retorika. Ini membutuhkan tanggung jawab.”
Lanskap politik di Prancis masih tidak stabil setelah pemilihan parlemen dadakan baru-baru ini, yang gagal menghasilkan mayoritas atau koalisi yang jelas untuk membentuk pemerintahan.
Presiden Macron menunjuk Barnier sebagai perdana menteri dua minggu yang lalu dengan rencana untuk memperkenalkan Kabinet baru minggu ini.
Pendahulu Barnier, Gabriel Attal, yang mengambil alih kepemimpinan kubu sentris Macron, telah meminta pertemuan dengan Barnier untuk mendiskusikan arah kebijakan Barnier.
Namun, laporan menunjukkan bahwa pertemuan ini tiba-tiba dibatalkan pada pagi hari Rabu.
Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin juga menyatakan keberatannya terhadap kenaikan pajak yang diusulkan Barnier yang menargetkan mereka yang berpenghasilan tinggi dan perusahaan.
Sementara itu, Komisi Eropa telah memulai prosedur defisit terhadap Prancis karena tingkat utang baru yang meningkat, membuat target pengurangan pinjaman di bawah ambang batas 3% yang diamanatkan oleh UE semakin tidak mungkin tercapai.
Prancis saat ini menghadapi utang publik setara dengan 110% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nya, menempatkannya di antara ekonomi terlemah di kawasan euro.
