Poland menilai rencana kontrol perbatasan Jerman sebagai ‘tidak dapat diterima’

Poland mempertanyakan rencana pemerintah Jerman untuk memperkenalkan kontrol sementara di semua perlintasan perbatasan darat Jerman dalam upaya untuk melawan migrasi yang tidak teratur.

“Kami tidak bisa menerima pendekatan ini,” kata Perdana Menteri Donald Tusk di Warsawa pada hari Selasa, menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut akan berarti penangguhan efektif area Schengen bebas paspor Eropa.

“Apa yang dibutuhkan Polandia bukan peningkatan kontrol di perbatasan kami, tapi keterlibatan lebih besar negara-negara seperti Jerman dalam menjaga dan mengamankan perbatasan luar UE,” tambah Tusk.

Perdana Menteri juga mengatakan bahwa pemerintahnya akan meminta konsultasi mendesak kepada negara-negara lain yang terkena dampak keputusan pemerintah Jerman tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam UE.

Pada hari Senin, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser memerintahkan kontrol sementara di semua perbatasan darat Jerman untuk membatasi jumlah masuk yang tidak sah. Pemeriksaan tambahan ini akan dimulai pada hari Senin dan awalnya akan berlangsung selama enam bulan.

Pemeriksaan tetap sudah diberlakukan di perbatasan dengan Polandia, Republik Ceko, dan Swiss sejak Oktober 2023. Pemeriksaan ini telah diperpanjang berkali-kali dan saat ini akan berlangsung hingga 15 Desember.

Langkah-langkah serupa, yang diperkenalkan Jerman untuk mencegah migrasi yang tidak teratur, telah diberlakukan di perbatasan darat Jerman-Austria sejak September 2015. Kontrol perbatasan yang baru diperintahkan menyangkut perbatasan darat dengan Prancis, Denmark, Belgia, Belanda, dan Luksemburg.