Presiden Kenya, William Ruto, telah memecat seluruh kabinetnya kecuali menteri luar negeri, tunduk pada tekanan setelah protes di seluruh negara yang telah membuat krisis terbesar selama dua tahun masa kepresidenannya.
Protes yang dipimpin oleh pemuda terhadap kenaikan pajak yang direncanakan dimulai secara damai namun berubah menjadi kekerasan. Setidaknya 39 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi bulan lalu. Beberapa demonstran sempat menyerbu parlemen sebelum Ruto membatalkan pajak baru tersebut.
“Saya akan segera melakukan konsultasi luas di berbagai sektor dan formasi politik serta warga Kenya lainnya, baik secara publik maupun privat, dengan tujuan membentuk pemerintahan berbasis luas,” katanya dalam pidato televisi kepada bangsa, menambahkan bahwa ia akan mengumumkan langkah-langkah tambahan nanti.
Ia juga memberhentikan jaksa agung, namun mengatakan kantor wakil presiden tidak terpengaruh.
Perubahan kabinet yang luas pada hari Kamis adalah apa yang diminta oleh warga Kenya, kata aktivis anti-korupsi veteran John Githongo.
“Hari ini kita akan melihat apakah menteri baru menangani masalah besar seputar korupsi dan kesombongan serta kelebihan dari pemerintahannya dan fakta bahwa banyak warga Kenya meninggal selama demonstrasi,” katanya. “Semoga ini secara sementara dapat menenangkan situasi.”
Ruto terjebak antara tuntutan dari pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memotong defisit dan populasi yang tertekan akibat kenaikan biaya hidup. Dia mengusulkan pemotongan pengeluaran dan pinjaman tambahan dengan jumlah yang hampir sama minggu lalu untuk mengisi defisit anggaran sebesar $2,7 miliar akibat penarikan kenaikan pajak.
Analis telah mengatakan bahwa pembatalan pajak berarti Kenya kemungkinan akan melewatkan target IMF, meskipun pemerintah tidak memiliki utang yang jatuh tempo. Defisit anggaran diperkirakan mencapai 4,6% dari produk domestik bruto dalam tahun fiskal yang dimulai pada 1 Juli.
Ojango Omondi, seorang aktivis komunitas dari Kelompok Kerja Pusat Keadilan Sosial di Nairobi, mengatakan memberhentikan begitu banyak menteri kabinet adalah “langkah menuju keadilan”, namun para demonstran ingin melihat siapa yang diangkat Ruto sebagai penggantinya.
“Satu hal untuk memberhentikan, yang kedua adalah memastikan bahwa orang-orang yang akan dipilih dalam kabinet bertanggung jawab kepada konstitusi dan hukum,” katanya.