Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, mengusulkan sekutu dan wakil perdana menterinya sebagai pemimpin pemerintahan baru negara tersebut, lebih dari tiga bulan setelah pemilihan umum yang memantapkan pengaruhnya di dalam kekuasaan.
Milos Vucevic, 49 tahun, yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan, akan mengambil pos yang sebelumnya dipegang oleh Ana Brnabic, seorang loyalis Vucic lainnya. Ia diharapkan akan membentuk kabinet yang terdiri dari anggota partai penguasa tengah-kanan Progressive Party dan beberapa kelompok sekutu yang mengendalikan mayoritas yang nyaman di majelis negara Balkan tersebut.
Pemilihan umum mendadak pada bulan Desember memperpanjang dominasi partai Progressive dalam sebuah hasil yang menghadapi tuduhan ketidakberesan dan kondisi yang tidak adil. Partai penguasa gagal menang dalam perlombaan municipal paralel di ibu kota Belgrade, yang memicu kemungkinan pemilihan ulang pada bulan Juni, setelah protes berulang di kota tersebut.
“Saya memberikan kepercayaan saya kepada Milos Vucevic, dengan mempertimbangkan bahwa dalam periode sebelumnya ia telah menjalankan fungsi yang bertanggung jawab dan menuntut sebagai wakil perdana menteri dan menteri pertahanan,” ujar Vucic di Instagram.
Vucevic naik pangkat melalui barisan Progressive Party, setelah menjabat sebagai walikota kota Serbia utara Novi Sad, kota ketiga terbesar di negara tersebut, sebelum bergabung dengan kabinet Brnabic. Tahun lalu, ia menggantikan Vucic sebagai ketua partai.
Memilih Vucevic menunjukkan bahwa Vucic akan terus maju dengan upaya Serbia untuk menyeimbangkan aspirasinya menjadi anggota Uni Eropa sambil tetap menjaga hubungan dengan Rusia dan China. Menteri pertahanan menemani Vucic dalam perjalanan luar negeri kunci, termasuk ke China pada bulan Oktober, di mana ia bertemu dengan Jenderal Zhang Youxia, wakil ketua Komisi Militer Pusat China.
Serbia telah mengandalkan China dan Rusia untuk mencegah pengakuan internasional penuh terhadap Kosovo, sebuah bekas provinsi yang kedaulatannya dipertentangkan oleh Belgrade. Kosovo menyatakan kemerdekaan pada tahun 2008.