Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan mengunjungi Mongolia pekan depan meskipun negara itu menjadi anggota Pengadilan Pidana Internasional (PPI), yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya tahun lalu.
Kunjungan ini dijadwalkan pada tanggal 3 September dan akan menjadi kunjungan pertama Putin ke negara anggota PPI sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan pada Maret 2023. Meskipun demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak ada kekhawatiran terkait kunjungan tersebut.
Peskov menambahkan bahwa kunjungan ini dilakukan atas undangan Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh. “Kami memiliki dialog yang baik dengan teman-teman kami dari Mongolia,” kata Peskov.
Di bawah Statuta Roma, perjanjian pendirian PPI, anggota PPI diwajibkan untuk menahan tersangka yang memiliki surat perintah penangkapan jika mereka menginjakkan kaki di wilayah mereka. Namun, pengadilan tidak memiliki mekanisme penegakan hukum.
Pada hari Jumat, Ukraina meminta Mongolia untuk menangkap Putin saat kunjungannya ke negara itu. “Pihak Ukraina berharap Pemerintah Mongolia sadar bahwa Vladimir Putin adalah penjahat perang,” ujar kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan, menambahkan “kami meminta otoritas Mongolia untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan internasional yang mengikat.”
Surat perintah penangkapan PPI untuk Putin adalah yang pertama terhadap seorang pemimpin dari salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Putin telah menghindari perjalanan ke negara anggota PPI sejak surat perintah dikeluarkan, yang ia anggap “batal dan tidak sah”. Tahun lalu, ia melewatkan pertemuan negara-negara BRICS di Johannesburg.
Mongolia menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000 dan meratifikasinya pada tahun 2002. Kremlin mengatakan Putin akan melakukan pembicaraan dengan Khurelsukh dan pejabat Mongolia lainnya, serta berpartisipasi dalam “acara-acara peringatan ulang tahun ke-85 kemenangan bersama pasukan bersenjata Uni Soviet dan Mongolia atas militer Jepang di Sungai Khalkhin Gol.”