Ukraina dan Hungaria akan membentuk komisi khusus untuk menyelesaikan masalah minoritas nasional

Ukraina dan Hungaria setuju untuk membentuk sebuah komisi khusus untuk menangani masalah yang belum terselesaikan mengenai minoritas nasional dan untuk menyajikan “pemahaman konkrit” tentang topik ini dalam waktu 10 hari, kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba pada 29 Januari.

Komentar tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama dengan rekan sejawatnya di Hongaria, Peter Szijjarto, dan kepala Kantor Presiden Ukraina, Andriy Yermak, di Uzhhorod di Oblast Zakarpattia Ukraina pada 29 Januari.

Budapest telah beberapa kali menuduh Kyiv menindas hak minoritas Hongaria yang tinggal di wilayah barat Ukraina, dekat perbatasan antara kedua negara tersebut.

Selama kunjungannya pertamanya ke Ukraina sejak dimulainya perang Rusia, Szijjarto mengatakan bahwa Budapest telah merumuskan 11 poin permintaan kepada Ukraina mengenai hak minoritas nasional.

Menurut menteri, Hungaria ingin mengembalikan hak-hak minoritasnya sebelum tahun 2015. Daftar tersebut termasuk pemulihan status sekolah nasional, kemampuan untuk mengambil diploma sekolah menengah dalam bahasa Hongaria, dan kemampuan untuk menggunakan bahasa Hongaria dalam kehidupan publik.

Kuleba mengatakan bahwa komisi, yang diselenggarakan oleh kementerian luar negeri kedua negara, akan menyajikan kepada pemerintah Ukraina dan Hungaria masalah-masalah pada daftar yang perlu diselesaikan.

“Jika sebelumnya kami terus bergerak mengenai masalah minoritas nasional dalam konteks pengambilan keputusan tentang keanggotaan Ukraina di UE, sekarang kami ingin membahas masalah ini pada tingkat bilateral untuk menyelesaikan isu ini,” catat Kuleba.

Undang-undang bahasa, yang sudah lama menjadi sumber konflik antara Hongaria dan Ukraina, diberlakukan pada tahun 2017 dan mensyaratkan setidaknya 70% pendidikan di atas kelas lima dilakukan dalam bahasa Ukraina.

Ukraina memiliki minoritas Hongaria dan Rumania yang signifikan, dan kedua negara telah mengkritik undang-undang tersebut sebagai diskriminatif. Ukraina menjawab bahwa mereka tidak bermaksud menindas minoritas mereka, hanya untuk memastikan bahwa setiap warga Ukraina memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa resmi Ukraina.

Pada September 2023, parlemen Ukraina menyetujui perubahan pada undang-undang minoritas nasional, yang merupakan salah satu dari tujuh langkah yang direkomendasikan oleh Komisi Eropa pada Juni 2022 untuk akses Ukraina ke Uni Eropa. Perubahan tersebut ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada November.

Baca juga: Yermak: Kyiv, Budapest mengambil ‘langkah kuat’ menuju pertemuan antara Zelensky, Orban

Kami telah bekerja keras untuk menyajikan berita independen dengan sumber lokal dari Ukraina. Pertimbangkan untuk mendukung Kyiv Independent.