Keputusan tersebut diambil setelah lembaga intelijen berbagi bukti mengenai kemampuan Rusia untuk mengakses pesan dan data pribadi di Telegram.
Ukraina telah melarang pejabat pemerintah dan militer menggunakan aplikasi pesan Telegram pada perangkat yang dikeluarkan negara karena kekhawatiran tentang pengawasan Rusia.
Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional mengumumkan pembatasan tersebut pada hari Jumat setelah Kyrylo Budanov, kepala agensi intelijen militer GUR Ukraina, mempresentasikan bukti kepada dewan mengenai kemampuan layanan khusus Rusia untuk melakukan penyadapan di platform tersebut, demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan.
Larangan tersebut merupakan “masalah keamanan nasional,” tambahnya.
Telegram banyak digunakan baik di Ukraina maupun Rusia dan telah menjadi sumber informasi kritis sejak Rusia melancarkan invasi penuh terhadap Ukraina pada Februari 2022.
Presiden Volodymyr Zelenskyy, yang duduk di dewan keamanan, bersama dengan komandan militer dan pejabat regional dan kota, secara rutin mempublikasikan pembaruan mengenai perang dan melaporkan keputusan penting di Telegram. Pejabat yang menggunakan Telegram sebagai bagian dari tugas mereka tidak akan terpengaruh oleh larangan baru tersebut.
Berbasis di Dubai, Telegram didirikan oleh Pavel Durov yang lahir di Rusia, dan meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah menolak untuk mematuhi tuntutan untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosialnya VKontakte, yang kemudian ia jual.
Durov ditangkap di Prancis bulan lalu dan didakwa karena mempublikasikan konten ilegal di platform tersebut.