Presiden AS Joe Biden telah memberi pengampunan kepada ribuan veteran yang dinyatakan bersalah atas tindakan menyimpang di bawah hukum militer yang melarang hubungan seks sesama jenis selama lebih dari 60 tahun. Para veteran itu dinyatakan bersalah di bawah ketentuan Uniform Code of Military Justice, yang mengkriminalisasi sodomi dari tahun 1951 hingga 2013. Mr Biden menggambarkan pengampunan tersebut sebagai “memperbaiki kesalahan sejarah”. Kongres AS mencabut bagian kode yang melarang sodomi sukarela pada tahun 2013. Ketentuan militer ini berbeda dengan kebijakan era Presiden Bill Clinton “Don’t Ask, Don’t Tell” yang melarang warga gay dan lesbian secara terbuka untuk bertugas di militer. Dalam pernyataan pada hari Rabu, Presiden Biden mengatakan bahwa dia “menggunakan kewenangannya dalam pemuliaan untuk memberi pengampunan kepada banyak mantan anggota layanan yang dinyatakan bersalah hanya karena menjadi diri mereka sendiri”. “Kita memiliki kewajiban suci terhadap semua anggota layanan kita – termasuk pahlawan LGBTQ+ kita: untuk mempersiapkan dan melengkapi mereka dengan baik ketika mereka dikirim ke medan perang, dan untuk merawat mereka dan keluarga mereka ketika mereka pulang ke rumah,” ujarnya. Siaran berita AS melaporkan bahwa sekitar 2.000 orang bisa diberikan pengampunan di bawah pernyataan presiden. Proklamasi itu sekarang akan memungkinkan mereka yang terkena dampak untuk mengajukan permohonan sertifikat pengampunan, setelah itu anggota layanan dapat mengubah status pemberhentian mereka. Hal ini akan membuat mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat veteran yang mungkin sebelumnya ditolak, meskipun tidak jelas berapa lama prosesnya akan berlangsung. Sodomi ilegal di kalangan anggota militer AS bahkan dengan persetujuan bersama sampai mantan Presiden Barack Obama menghapuskan hubungan sesama jenis melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional sepuluh tahun yang lalu. Mr Obama juga mencabut kebijakan “Don’t Ask, Don’t Tell” pada tahun 2011, dan memungkinkan anggota layanan gay dan lesbian bertugas secara terbuka di angkatan bersenjata. Sebuah laporan berita CBS menemukan diperkirakan 100.000 anggota militer LGBT dipecat dari militer AS antara Perang Dunia II dan pencabutan kebijakan “Don’t Ask, Don’t Tell”. Sarah Kate Ellis, kepala eksekutif Aliansi Gay & Lesbian Against Defamation, memberi pujian atas langkah tersebut dalam sebuah pos media sosial. “Ini merupakan sinyal penting tidak hanya kepada ribuan warga LGBTQ Amerika yang berani yang layak mendapatkan perlakukan lebih baik untuk membela negara kita, tetapi kepada semua orang yang memahami bahwa keragaman, rasa hormat, dan inklusi adalah nilai-nilai Amerika,” tulisnya. Terdapat sekitar 79.000 individu LGBT yang bertugas di militer AS per tahun 2022, menurut analisis Center for American Progress.
