Sumber berita yang dikutip oleh Interfax-Ukraine pada 12 Januari melaporkan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengatakan bahwa ia “belum melihat” naskah akhir dari rancangan undang-undang mobilisasi yang direvisi yang diharapkan akan disusun oleh Kementerian Pertahanan dalam waktu dekat.
“Pada saat ini, saya tahu bahwa militer bekerja sama dengan anggota parlemen [untuk merevisi undang-undang tersebut],” ujarnya dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, di Kyiv.
“Saya sendiri belum melihat versi finalnya. Bagi saya, yang terpenting adalah bahwa undang-undang ini harus adil. Ketika saya melihat semua detailnya, barulah saya bisa memberikan komentar.”
Versi awal dari rancangan undang-undang itu diajukan ke parlemen pada 25 Desember 2023, dan menuai kritik tajam dari para anggota parlemen dan masyarakat, terutama terkait dengan beberapa langkah paksa untuk mewajibkan warga untuk bergabung dengan militer.
Pada 11 Januari, pemimpin partai penguasa “Servant of the People” di parlemen, David Arakhamia, mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah untuk direvisi. Keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan Staf Umum dan Kementerian Pertahanan, tambah Arakhamia.
Tidak lama setelah itu, pemerintah menarik kembali rancangan undang-undang dari pertimbangan parlemen.
“Setelah direvisi lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan, rancangan undang-undang akan diajukan kembali untuk ditinjau oleh Kabinet,” demikian pernyataan dari lembaga pers pemerintah.
Kami membawa suara Ukraina ke seluruh dunia. Dukung kami dengan donasi sekali waktu, atau menjadi Patron!
Baca artikel asli di The New Voice of Ukraine